🥂 Soal Pkn Kelas 10 Bab 1 Beserta Jawabannya Kurikulum 2013

50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru - Hai Sahabat pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi soal lagi, kali ini admin menyiapkan 50 soal, Kemaren admin juga telah menyiapkan soal PKN. Namun soal yang admin bagikan kali ini untuk adik adik yang sedang duduk dibangku kelas 10 SMA/MA. Oiya Sebelum kita mengenal lebih jauh seperti apa manfaat/pentingnya pendidikan kewarga negaraan unntuk kita sebagai anak bangsa, kita harus memahami dulu apa pengertian pendidikan kewarga negaraan PKN. Pengertian pendidikankewarganegaraan PKN Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata Civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata Civic yaitu ilmu kewarganegaraan, dan Civic Education, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran Civics atau kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Burgerkunde. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut. 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru Sementara itu,siswa/ mahasiswa sebagai anak bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi yang memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Karna Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas 200649, adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri 1994/199510 Tujuan pendidikan kewarga negaraan Adalah sebagai berikut Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Sapriya 2001, tujuan pendidikan Kewarga negaraan adalah Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya system politik yang sehat serta perbaikan masyarakat. Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati” Somantri, 2001279. Djahiri 199510 mengemukakan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa diharapkan Mampu Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideology dan pandangan hidup Negara kesatuan republic Indonesia NKRI. Memahami secara langsung apa itu konstitusi UUD NKRI 1945 dan hukum yang berlaku dalam Negara RI. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas. Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar. Secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya 200530 bahwa, Tujuan negara mengembangkan Pendiddikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik to be good citizens, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan civics inteliegence baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab civics responsibility; dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat saya simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari - hari. Adapun harapan yang ingin dicapai setelah pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, maka akan didapatkan generasi yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Membantu siswa/mahasiswa sebagai generasi muda untuk memperoleh pemahaman cita-cita nasional /tujuan Negara. Siswa/mahasiswa sebagai genersi baru Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelsaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara. Dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. 4Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945. Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA.. SELAMAT MENGUNDUH YAA... Berikut bospedia memberikan Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA PETUNJUK UMUM 1. Tulis namamu di sudut kanan atas 2. Bacalah setiap soal dengan teliti. 3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah. 4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru A. Berilah tanda silang x didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar ! 1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri.... a. Kesehatan b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c. Koordinator Bidang Perekonomian d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Lingkungan Hidup Jawaban a 2. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara.... a. vertikal dan horizontal b. sentralisasi dan desentralisasi c. legislatif dan eksekutif d. legislatif dan yudikatif e. eksekutif dan yudikatif Jawaban a 3. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan.... a. yudikatif b. eksekutif c. legislatif d. parlementer e. presidensial Jawaban c 4. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan.... a. yudikatif b. eksekutif c. legislatif d. parlementer e. presidensial Jawaban b 5. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah.... a. pasal 17 UUD 1945 b. pasal 18 UUD 1945 c. pasal 19 UUD 1945 d. pasal 20 UUD 1945 e. pasal 21 UUD 1945 Jawaban a 6. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah.... a. Kementerian Hukum dan HAM b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Perindustrian d. Kementerian Pertahanan e. Kementerian Dalam Negeri Jawaban d 7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu.... a. ANRI b. BKKBN c. BKPN d. BMKG e. BIN Jawaban b 8. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut.... a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Luar Negeri c. Kementerian Pertahanan d. Kementerian Koordinator e. Kementerian Hukum dan HAM Jawaban d 9. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu.... a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat d. Kementerian Kesehatan e. Kementerian Sekretariat Negara Jawaban e 10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut.... a. Jimly Asshidiqie b. Zul Afdi Ardian c. John Locke d. Montesquieu e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Jawaban e 11. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut.... a. daerah b. regional c. negara d. pemerintah e. lembaga Jawaban c adalah kekuatan dari sekelompok manusia yagn berada atau tinggal di wilayah suatu negara adalah pengertian negara menurut.... a. Robert Mac Iver b. George Jellineck c. Sunarko d. Miriam Budiardjo e. Joko Sutono Jawaban b 13. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang .... a. monopolis b. memaksa c. mencakup semua d. bilateral e. multilateral Jawaban b 14. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai.... a. organisasi kekuasaan b. organisasi politik c. organisasi kesusilaan d. negara intergralistik e. negara federal Jawaban a 15. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri.... a. negara federal b. negara komunis c. negara integralistik d. negara serikat e. negara sosialis Jawaban c 16. Negara dalam menetapkan tujuan bersama rakyatnya merupakan sifat negara yang.... a. monopoli b. memaksa c. mencakup semua d. bilateral e. multilateral Jawaban a 17. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1. memaksa 2. monopoli 3. mencakup semua 4. kesatuan 5. demokrasi Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiardjo, yaitu.... a. 1, 2, dan 3 b. 2, 3, dan 4 c. 3, 4, dan 5 d. 2, 4, dan 5 e. 1, 2, dan 5 Jawaban a 18. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut.... a. rakyat b. penduduk c. warga negara d. bukan penduduk e. orang asing Jawaban a 19. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut.... a. rakyat b. penduduk c. warga negara d. bukan penduduk e. bukan warga negara Jawaban d 20. Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah disebut.... a. warga negara b. bukan warga negara c. rakyat d. penduduk e. bukan penduduk Jawaban a 21. Wilayah NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang merupaksal pasal....UUD 1945 a. 24 b. 25A c. 25B d. 25C e. 26 Jawaban b 22. Berikut ini yang merupakan batas alamiah wilayah daratan suatu negara, kecuali.... a. sungai b. danau c. pegunungan d. lembah e. pagar tembok Jawaban e 23. Di bawah ini yang termasuk ke dalam batas buatan wilayah daratan suatu negara adalah.... a. sungai b. pegunungan c. danau d. patok besi e. lembah Jawaban d 24. Perairan berupa samudera, laut, selat, danau, dan sungai disebut.... a. wilayah daratan b. wilayah lautan c. wilayah udara d. wilayah negara e. wilayah teritorial Jawaban b 25. Tokoh yang mengembangkan konsepsi pokok tentang kelautan Res nullius, yaitu.... a. John Sheldon b. Hugo de Groot c. Montesuieu d. Miriam Budiardjo e. John Locke Jawaban a 26. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara, yaitu.... a. res communis b. res nullius c. res sanguinis d. res soli e. res teritorial Jawaban b 27. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakan pada tahun.... a. 1980 b. 1981 c. 1982 d. 1983 e. 1984 Jawaban c 28. Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut.... a. batas laut teritorial b. batas zona bersebelahan c. zona ekonomi ekslusif d. batas landas benua e. batas regional kelautan Jawaban c 29. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut.... a. wilayah daratan b. wilayah lautan c. wilayah udara d. wilayah ekstrateritorial e. wilayah negara Jawaban d 30. Tokoh yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya adalah.... a. Schacter b. Cooper c. Hugo de Groot d. John Sheldon e. Fauchille Jawaban a 31. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Luar Negeri 6. kementerian Kehutanan 7. kementerian Pertahanan Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu.... a. 1 dan 2 b. 2 dan 3 c. 3 dan 5 d. 5 dan 7 e. 6 dan 7 Jawaban d 32. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah adalah.... a. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan c. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Sosial d. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga e. Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat Jawaban d 33. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, serta nepotisme menurut UU Republik Indonesia nomor..... a. 25 Tahun 1999 b. 26 Tahun 1999 c. 27 Tahun 1999 d. 28 Tahun 1999 e. 29 Tahun 1999 Jawaban d 34. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu.... a. eksekutif b. legislatif c. yudikatif d. konstitutif e. eksaminatif Jawaban a 35. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan.... a. konstitutif b. eksekutif c. legislatif d. yudikatif e. moneter Jawaban e 36. Tokoh yagn mempelopori konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah.... a. Huge de Groot b. Jhon Sheldon c. Miriam Budiardjo d. Sunarko e. George Jellineck Jawaban b 37. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakn oleh PBB pada.... a. 10 Desember 1982 b. 11 Desember 1982 c. 12 Desember 1982 d. 13 Desember 1982 e. 14 Desember 1982 Jawaban a 38. Wilayah udara itu haruslah sampai pada ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan pesawat udara, merupakan pengertian dari.... a. teori keamanan b. teori pengawan cooper c. teori udara bebas d. teori lepas landas e. teori udara Jawaban e 39. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan.... a. Pulau Kalimantan b. Timor Leste c. Samudera Hindia d. Samudera Atlantik e. Papua Nugini Jawaban e 40. Proses permohonan kewarganegaraan oleh warga negara asing menjadi warga negara suatu negara disebut.... a. naturalisasi b. deportasi c. imigrasi d. imigrasi e. transmigrasi e. sosialisasi Jawaban a 41. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu! Jawaban menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu a. Kekuasaan legislatif membuat undang-undang b. Kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang c. Kekuasaan yudikatif mengadii jika terjadi pelanggaran atas undang-undang 42. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif! Jawaban - Kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang - Kekuasaaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang - Kekuasaaan yudikatif adalah mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang 43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal! Jawaban a. kekuasaan konstitutif b. kekuasaan eksekutif c. kekuasaan legislatif d. kekuasaan yudikatif e. kekuasaan eksaminatif f. kekuasaan moneter 44. Sebutkan contoh lembaga pemerintah nonkementerian! Jawaban a. Badan Intelijen Negara BIN b. Badan Narkotika Nasional BNN c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG d. Badan Urusan Logistik BULOG e. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI f. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM 45. Jelaskan menurut pendapatmu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan! Jawaban Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang dewasa ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. 46. Sebutkan pengertian negara menurut Miriam Budiardjo! Jawaban pengertian negara menurut Miriam Budiardjo adalah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik. 47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo! Jawaban Menurut Miriam Budiardjo 1984, sifat hakikat negara mencakup hal-hal berikut. a. sifat memaksa b. sifat monopoli c. sifat mencakup semua all-embracing 48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk! Jawaban penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal menetap berdomisili di suatu wilayah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap. 49. Jelaskan dua konsepsi pokok tentang wilayah lautan! a. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon 1584-1654 dari Inggris b. Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh Hugo de Groot Grotius dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum Laut Bebas karena konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional. 50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama! Jawaban Pasal 28E 1 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. 2 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 3 Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Pasal 29 1 Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!! Baca juga yang sejenis 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 11 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 50+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 80+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 60+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 45+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 45+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru 40+ Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru Pencarian yang paling banyak dicari soal uts pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya soal uts pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 soal pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 soal uts pkn kelas 10 semester 1 kurikulum 2013 soal dan jawaban uts pkn kelas 10 semester 2 soal pilihan ganda pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 kisi kisi uts pkn kelas 10 2018/2019/2020/2021 soal pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 pdf 2018,2019,2020,2021,2022 Facebook Kirim Pesan

Contohsoal pkn kelas 10 semester 1 dan semester 2 beserta kunci jawaban nya lengkap dan terbaru kurikulum 2013 soal pilihan ganda dan esay. Pelaksanaan ulangan kenaikan kelas ukk atau ulangan akhir semester uas genap sudah di depan mata. Kisi Kisi Soal Dan Jawaban Pkn Smp Kelas 9 Semester Ganjil Didno76 Com

May 22, 2021 soal uts pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya, 100 soal pkn kelas 10 beserta jawabannya, soal pkn kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 beserta jawabannya, soal pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 revisi 2017, soal essay pkn kelas 10 semester 1 beserta jawabannya, soal pkn kelas 10 semester 2 beserta jawabannya kurikulum 2013 revisi 2016, contoh soal pkn kelas 10 semester 2 tentang integrasi nasional, soal pkn kelas 10 bab 1 beserta jawabannya. 1 Dalam bahasa sansekerta kata “negara” berasal dari kata “nagari” artinya....... A wilayah B rakyat C kota D daerah E penduduk2 Unsur deklaratif terbentuknya suatu negara adalah..... A Pengakuan dari negara lain B wilayah C Pemerintahan yang berdaulat D rakyat E Petinggi yang berkuasa3 Berikut ini yang bukan merupakan unsur unsur negara adalah.......... A Kekuasaan B Rakyat C Daerah D Pengakuan negara lain E Pemerintah yang berdaulat4 Berikut yang bukan termasuk unsur-unsur terbentuknya bangsa adalah.......... A Wilayah B Kebudayaan C Sejarah D Agama E Nasib5 Tujuan negara kesatuan republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea......... A Ke empat B Pertama C Kedua D Ketiga E Kelima6 Nilai nilai dasar Pancasila di tetapkan oleh....... A PPKI B BPUPKI C MPR D Presiden E Pendiri negara 7 Sikap hidup yang mencerminkan pelaksanaan sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah.......... A Menghargai orang lain yang berbeda agama B Bersikap acuh terhadap pemeluk agama lain C Bersikap baik hanya kepaa orang yang seagama D Mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama E Membeda-bedakan dalam pergaulan8 Berikut yang termasuk sikap positif terhadap sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah........... A Menghargai hasil karya orang lain B Melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan C Mengembangkan kehidupan kerakyatan yang mengacu kepada Pancasila D Meningkatkan kualitas ibadah E Mengakui persamaan hak, kewajiban, harkat, dan martabat manusia9 Berikut ini yang bukan termasuk nilai nilai sila ke empat Pancasila adalah........... A Memaksakan kehendak kepada orang lain B Mengeluarkan aspirasi melalui lembaga perwakilan rakya C Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan D Memeberi kesempatan kepada rakyat untuk mengeluarkan pendapat E Mengutamkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara10 Fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah........ A Membantu orang lain tanpa membedakan suku, agama, dan ras B Menolak membantu tetangga yan kesusahan C Mengutamkan kepentingan pribadi D Memakskaan pendapat sendiri E Menghasut orang lain11 Lembaga negara yang berwenang melantik presiden dan wakil presiden RI berdasarkan hasil pemilihan umum adalah..... A MPR B DPR C Mahkamah Konstitusi D Mahkamah Agung E Komisi Yudisial12 Sistem pemerintahan yang diterapkan pada suatu negara bertujuan untuk........ A Meningkatkan kualitas sumber daya manusia B Mencapai tujuan negara C Menunjukkan identits bangsa D Mengantisipasi masuknya pengaruh ideologi lain E Memperluas pengaruh terhadap negara lain13 Lembaga dalam pemerintahan Indonesia yang merupakan pembantu Presiden disebut............ A Kementrian Negara B DPD C DPR D MA E MPR14 Lembaga pemerintah non kementrian mrupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu......... A Presiden B DPR C MA D MK E MPR15 Kementrian Negara bekedudukan di wilayah.............. A Ibukota B Provinsi C Kabupaten D Kota E Kecamatan16 Wilayah negara Indonesia diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal........... A 25 A B 29 Ayat 2 C 26 Ayat 1 D 28 I E 30 Ayat 217 Sebelah utara wilayah Indonesia berbatasan dengan negara................. A Malaysia B Australia C Papua Newgini D laos E Kamboja18 Berikut yang bukan termasuk cara memperoleh kewarganegaraan adalah......... A Menjadi tentara asing tanpa ijin B Melalui pengangkatan C Melalui kelahiran D Melalui permohonan E Pemberian kewarganegaraan19 Azaz kewarganegaraan seseorang yang di tentukan berdasakan tempat ia di lahirkan tanpa mengindahkan kewarganegaraan orang tuanya di sebut azaz.............. A Ius soli B Tunggal C Ius sanguinis D Ganda E Repudiasi20 Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab aparat negara dari golongan............ A Polri B TNI C Menteri D PNS E Pelajar21 Kewajiban warga negara dalam pembelaan negara merupakan wujud......... A Cinta tanah air dan bangsa B Partisipasi warga negara C Kesukarelaan warga negara D Pelaksanaan hak dan kewajiban E Tanggung jawab pada bangsa dan negara22 Berikut yang termasuk pengertian suprastruktur politik adalah........... A Struktur politik pemerintah yang berkaitan dengan lembaga lembaga pemerintah yang ada B Menghubungkan pikiran pikiran politik yang hidup dan berkembang di masyarakat C Suasana kehidupan politik yang ada di masyarakat politik atas D Suasana kehidupan politik yang ada di masyarakat politik bawah E Suasana untuk meningkatkan pendidikan politik23 Lembaga suprastruktur politik yang bertugas membuat UU adalah lembaga................... A Legislatif B Federatif C Eksekutif D Birokrasi E Yudikatif24 Berikut yang bukan termasuk dari surpastruktur politik adalah............... A Partai politik B Mahakamah Konstitusi C Presiden D Dewan Perwakilan Daerah E Majelis Permusyawaratan Rakyat25 Sistem politik liberal merupakan paham yang mengutamkan................. A Kebabasan B Raja C Rakyat D Kepentingan Negara E Kepentingan Rakyat26 Sistem politik Indonesia bedasarkan kedaulatan rakyat yang menganut ajaran......... A Demokrasi Pancasila B Liberalisme C Kapitalisme D Sosialisme E Komunisme27 DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang berasal dari.......... A Provinsi B Desa C Kota D Daerah E Kabupaten28 Berikut yang bukan termasuk lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah......... A Bank Indonesia B Presiden C Dewan Perwakilan Rakyat D Mahkamah Agung E BPK29 Rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam perwujudan kedaulatan rakyat dengan cara........ A Memilih presiden dan wakil presiden B Menetapkan APBN C Membentuk Undang Undang D Memilih hakim konstitusi E Menetapkan undang-undang dasar30 Good governance didasari pemikiran bahwa pemerintah terhadap rakyatnya bersikap sebagai......... A Pelayan B Penguasa C Wakil D Pendamping E Pemilik31 Tugas dan wewenang MPR tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal........ A 3 ayat 1 B 1 ayat 2 C 1 ayat 1 D 2 ayat 2 E 2 ayat 132 Budaya politik yang partisipasi politik dari masyarakat sangat rendah adalah budaya politik......... A Parokial B Toleransi C Kaula D Partisipan E Militan33 Budaya Politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai adalah budaya politik........... A Toleransi B Parokial C Militan D Memiliki sikap mental akomodatif E Memiliki sikap mental absolut34 Berikut yang termasuk ciri budaya politik yang berkembang di Indonesia menurut Affan Gaffar adalah............ A Hierarki yang tegar/ketat B Terdapat legitimasi pemerintah C Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional D Partisipatif peran serta E Competition persaingan35 Budaya Politik parokial berlangsung dalam Masyarakat............ A Tradisional B Modern C Perdesaan D Terasing E Maju36 Peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan diwujudkan melalui........... A Memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pendapat B Menyelesaikan masalah dengan kekerasan C Mengabaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara D Menyampaikan hak demokrasinya dengan anarkis E Membenci kelebihan orang lain37 Berikut yang bukan termasuk urusan pemerintah pusat adalah........... A Kebudayaan B Politik luar negeri C Yustisi D pertahanan E Moneter dan fiskal38 Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar berjalan dengan tujuan dan untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraaan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional merupakan prinsip otonomi.............. A Bertanggung jawab B Nyata C Kusus D Berwibawa E Seluas-luasnya39 Berikut yang bukan termasuk tugas dan wewenang DPRD adalah.......... A Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah B Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD C Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda D Membentuk perda E Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan kepala daerah40 Salah satu tujuan diberlakukannya asas desentralisasi adalah............... A Memberdayakan rakyat di daerah B Mencegah penyalahgunaan kekuasaan C Membatasi kekuasaan pemerintah pusat D Meringankan pekerjaan pemerintahan pusat E Mewujudkan kemandirian daerah

Assalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk rekan-rekan pendidik semuanya. Bagi bapak dan Ibu Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang membutuhkan Soal PKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 beserta Kunci Jawabannya silahkan anda ambil saja di bawah ini. Kunci Jawaban Pkn Kelas 11 Kurikulum 2013.

Sebelumnya tulisan tentang contoh soal pilihan ganda pendidikan dan kewarganegaraan PKN kelas X semester 1 telah kami upload dengan soal yang sesuai kurikulum KTSP 2006. Now... pada tulisan ini, contoh soal PG PKN kelas 10 semester 1 beserta jawabannya, merupakan soal soal PKN Kurikulum 2013 K13 dengan materi berisikan tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Negara. Baca juga Contoh Soal Essay PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya Berikut, contoh soal PKN Kelas X Semester 1 K13 dan kunci jawabannya untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat. 1. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut.... a. dekonsentrasi b. desentralisasi c. sentralisasi d. tugas pembantuan e. daerah otonom Jawaban b 2. Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah.... a. Monstesquieu b. John Locke c. Afdi Afdian d. Moh. Mahfud e. Jimly Asshiddiqie Jawaban a 3. Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari.... a. presiden b. DPR c. BPK d. MPR e. DPA Jawaban d 4. Tugas lembaga legislatif adalah..... a. melaksanakan undang-undang b. melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain c. membuat undang-undang d. mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang e. merevisi undang-undang Jawaban c 5. Lembga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah.... a. presiden b. DPR c. BPK d. MPR e. Mahkamah Agung Jawaban e 6. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh.... a. gubernur b. bupati c. DPRD d. walikota e. presiden Jawaban a 7. Menguji UU terhadap UUD 1945 merupakan wewenang.... a. DPR b. MPR c. MK d. MA e. Presiden Jawaban c 8. Angota BPK dipilih oleh.... a. DPR b. MPR c. MK d. MA e. Presiden Jawaban a 9. Pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang, yaitu... a. UU No. 32/2004 b. UU No. 3/2002 c. UU No. 34/2004 d. UU No. 12/2006 e. UU No. 39/1999 Jawaban a 10. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem.... a. parlementer b. presidensial c. campuran d. monarki e. oligarki Jawaban b Lanjut ke soal nomor 11-20 => Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya PG ~ Part-2 Thanks for reading Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya PG

Soalpkn kelas 10 semester 1 beserta jawabannya kurikulum 2013. Soal PKN Kewarganegaraan untuk Kelas X Semester 1 dengan kunci jawabannya dalam bentuk pilihan ganda PG pada tulisan ini diharapkan dapat membantu sebagai media pembelajaran sebelum menghadapi Ujian baik itu Ulangan harian semester MID dan lain sebagainya.

Whocould have thought that a gem like tfth was also. Kisi kisi soal dan jawaban matematika smp kelas 7. Latihan soal dan kunci jawaban ukk pat ipa kelas 7 smp mts tahun apa semua jawaban dari soal ipa kelas 7 semester 2 halaman 16 kunci jawaban ipa kelas 8 halaman 99 103 uji kompetensi 2 kosingkat from pts uts ipa semester 2 kelas 8 smp/mts kurikulum 2013 ; Postingan 50

RangkumanBab 1 Pkn Kelas 9 Kurikulum 2013 Makna proklamasi dari aspek hukum adalah : Kunci jawaban lks kimia kelas 10 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2021. bab 1 permainan sepak bola. Sebagai titik awal bangsa indonesia hidup. Soal essay pkn kelas 9 dan jawabannya. rangkuman bab 6 pkn kelas 7. Materi tik kelas ix ms power point bab 1

. 93 297 57 24 38 256 220 354

soal pkn kelas 10 bab 1 beserta jawabannya kurikulum 2013